ARTIKEL K3
Ditulis Oleh Agus Sudirman Pada Senin, 31 Agustus 2009 | 8/31/2009 02:30:00 PM
Jaman sekarang banyak sekali tempat kerja berbahaya.Sehingga sering terjadi kecelakaan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan :
1.Takdir
2.Kondisi tempat kerja
3.Tindakan berbahaya yang dilakukan pekerja
Sehingga diperlukan adanya suatu program yang bertujuan untuk melindungi pekerja maupun pengusaha yang di sebut dengan K3
Definisi K3 dan Tempat Kerja
K3 adalah suatu program yang dibuat pemerintah yang di tujukan bagi pekerja maupun pengusaha dalam rangka mengupayakan pencegahan timbulnya kecelakaan kerja.
K3 diatur dalam UU No.1 tahun 1970.Sehingga bagi siapapun yang melanggar akan mendapatkan sanksi tertentu.
Tempat kerja ialah tempat seeorang bekerja yang terdapat sumber berbahaya,baik di dlm ruangan maupun di luar ruangan
Tujuan dan Sasaran K3
Tujuan adanya k3 yaitu melindungi pekerja dan pengusaha dari hal yang tidak di inginkan,seperti kecelakaan atau bahkan kematian
Sasaran k3 :
1.Bagi pengusaha
-untuk mengurangi biaya pengeluaran
2.Bagi pekerja
-untuk melindungi diri sendiri dari kecelakaan
Definisi Kedisiplinan
Kedisiplinan yaitu suatu tindakan seseorang bertujuan untuk mengatur diri agar tepat waktu pada suatu pekerjaan
Definisi Kerapian
Kerapian yaitu suatu perilaku seseorang agar selalu tetap rapi sesuai dengan tata tertib yang berlaku
Kesimpulan
K3 adalah suatu program yang dibuat pemerintah yang ditujukan bagi pekerja dan pengusaha dalam rangka mengupayakan pencegahan timbulnya kecelakaan-kecelakaan kerja.
Pengertian P3K
P3K singkatan dari Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan adalah tindakan atau bantuan yang diberikan kepada korban yang mengalami cedera sakit yang tiba-tiba sebelum bantuan medis atau orang yang kompeten dalam memberikan bantuan datang ke tempat kerjadian.
Bantuan tersebut dapatdilakukan oleh orang yang ada di dekat tempat kejadian (atau oleh korban yang tidak terlalu parah) dengan menggunakan alat medis yang sederhana atau tidak menggunakan alat medis sama sekali.
Kata Penolong Pertama” biasanya diberikan kepada orang yang sudah menyelesaikan pelatihan formal yang diberikan baik secara teori maupun praktek dan menyelesaikan ujian yang diawasi secara profesional.
Dalam perusahaan atau organisasi, seorang penolong pertama (first aider) harus dilatih dan dinyatakan kompeten. Adapun tingkat kompetensi seorang penolong pertama dapat berbeda seperti Level 1 dan Level 2. Setelah mendapatkan pelatihan dan dinyatakan lulus ujian, penolong pertama tersebut menerima kartu penolong pertama yang masing-masing memiliki masa berlaku yang berbeda tergantung level pelatihan yang diikuti.
Jika penolong pertama tersebut mengikuti pelatihan level 1 maka kartu yang ia miliki akan berlaku selama 1 tahun. Begitu juga pelatihan level 2 yang berlaku 2 tahun. Jika masa berlaku kartu telah habis, maka ia diwajbkan untuk melakukan pelatihan penyegaran guna memnyegarkan kembali kemampuannya sebagai penolong pertama dan memperpanjang masa kadaluarsa kartu.
Tujuan dari pelatihan pertolongan pertama ini adalah meningkatkan kemampuan keterampilan sehingga bantuan hidup dasar dapat diberikan kepada korban trauma akut atau kasus gawat darurat medis sampai bantaun yang tepat diperoleh.
Ketentuan Hukum dan Asuransi Kesehatan Kerja
Posted on August 22, 2010
Undang-undang kesehatan kerja telah menjadi perhatian pemerintah sejak berdirinya negara Republik Indonesia. Pemerintah merasa perlu memmuskan suatu kebijakan umum yang mengatur kesejahteraan pekerja dengan mengeluarkan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi kesejaliteraan pekerja.
Di antara beberapa undang-undang yang pernah dibuat adalah:
A. Undang-undang Kerja (1948-1951), walaupun tidak untuk seluruh pasalnya, dengan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1951 mengatur tentang jam kerja, cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti haid bagi pekerja wanita, peraturan tentang kerja bagi anak. orang muda, wanita, persyaratan tempat kerja, dan lain-lain.
B. Undang-undang Kecelakaan diumumkan tahun 1947, dinyatakan berlaku tahun 1951. Undang-undang kecelakaan ini disebut juga Undang-undang Kompensasi Pekerja (Workmen Compensation Law) mengatur tentang penggantian kerugian kepada buruh yang mendapat kecelakaan atau penyakit akibat kerja.
Beberapa pasal yang patut diketahui antara lain adalah:
1. Di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, majikan berkewajiban membayar ganti rugi kepada buruh yang mendapat kecelakaan berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan itu.
2. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja dipandang sebagai kecelakaan.
3. Jikalau buruh meninggal dunia akibat kecelakaan yang demikian itu, kewajiban membayar kerugian itu berlaku terhadap keluarga yang ditinggalkannya.
4. Dan seterusnya.
C. Undang-undang Keselamatan Kerja tahun 1970, Undang-undang ini berisi ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik, dan teknologi dalam rangka pembinaan norma keselamatan kerja.
Dalam Undang-undang Keselamatan kerja ini diatur tentang keselamatan kerja di segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara dalam wilayah hukum Indonesia.
Dalam Undang-undang Keselamatan Kerja ini juga dicantumkan hak dan kewajiban tenaga kerja, yaitu:
1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja.
2. Memakai alat perlindungan dirinya yang diwajibkan.
3. Memenuhi dan menaati semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.
4. Meminta kepada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.
5. Menyatakan keberatan kerja pada pckedaan dengan syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan did yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.
D. Ketentuan hukum mengenai kesehatan kerja juga terdapat dalam UU Kesehatan.
Pasal 23 Undang-undang Kesehatan ini menyatakan:
1. Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.
2. Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja.
3. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja
4. Ketentuan mengenai kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pada pasal ini diatur agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya untuk memperoleh produktivitas kerja yang optimal.
Diingatkan dalam pasal ini bahwa kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat-syarat kesehatan. Dengan demikian, upaya kesehatan kerja pada hakikatnya merupakan penyerasian kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja.
Pelayanan kesehatan kerja adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan jaminan sosial tenaga kerja dan mencakup upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
Syarat kesehatan kerja meliputi persyaratan kesehatan pekerja baik fisik maupun psikis sesuai dengan jenis pekerjaannya, persyaratan bahan baku, peralatan, dan proses kerja serta persyaratan tempat atau lingkungan kerja. Yang dimaksud dengan tempat kerja di sini adalah tempat kerja yang terbuka atau tertutup, bergerak atau tidak bergerak yang dipergunakan untuk memproduksi barang atau jasa oleh satu atau beberapa orang pekerja.
Dalam pasal ini ditegaskan bahwa yang wajib menyelenggarakan kesehatan kerja adalah tempat yang mempunyai risiko bahaya kesehatan atau mudah terjangkit penyakit atau yang mempunyai karyawan lebih dari 10 orang.
Sanksi hukum bagi yang melanggar ketentuan tentang kesehatan kerja, diatur dalam pasal yang sama dengan sanksi hukum pada pelanggaran kesehatan lingkungan.
UU Kesehatan pasal 94 berbunyi:
“Barang siapa yang menyelenggarakan tempat kerja yang tidak memenuhi ketentuan dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan atau pidana denda paling banyak lima betas juta”.
Asuransi Tenaga Kerja
Membicarakan aspek hukum tentang kesehatan kerja pada masa kini harus diketahui pula tentang program Asuransi Tenaga Kerja (Astek). Program ini sangat penting untuk tenaga kerja yang bukan pegawai negeri sipil dan anggota ABRI.
Program ini dilaksanakan berdasarkan pengalaman banyaknya korban yang terjadi akibat kecelakaan kerja yang mendatangkan kerugian bark jasmani maupun rohani. Karena itu, pemerintah membuat satu jaminan sosial bagi pekerja yang dapat kecelakaan pada waktu melakukan pckcrjaan di suatu perusahaan.
Jaminan sosial ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi yang menimpa peketja. Ketentuan pokok mengenai jaminan sosial ini diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 1969. Salah satu dari jaminan ini adalah program Astek. Menunit Peraturan Pemerintah RI No. 33 tahun 1977 tentang Astek, programnya adalah berupa Asuransi Kecelakaan Kerja, Asuransi Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kematian.
Dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwa setiap perusahaan wajib menyelenggarakan program Astek. Dengan demikian, program ini akan memberikan jaminan terhadap kecelakaan, penyakit atau kematian yang timbul dan dengan hubungan kerja.
Senin, 28 November 2011
ARTIKEL K3
Ditulis Oleh Agus Sudirman Pada Senin, 31 Agustus 2009 | 8/31/2009 02:30:00 PM
Jaman sekarang banyak sekali tempat kerja berbahaya.Sehingga sering terjadi kecelakaan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan :
1.Takdir
2.Kondisi tempat kerja
3.Tindakan berbahaya yang dilakukan pekerja
Sehingga diperlukan adanya suatu program yang bertujuan untuk melindungi pekerja maupun pengusaha yang di sebut dengan K3
Definisi K3 dan Tempat Kerja
K3 adalah suatu program yang dibuat pemerintah yang di tujukan bagi pekerja maupun pengusaha dalam rangka mengupayakan pencegahan timbulnya kecelakaan kerja.
K3 diatur dalam UU No.1 tahun 1970.Sehingga bagi siapapun yang melanggar akan mendapatkan sanksi tertentu.
Tempat kerja ialah tempat seeorang bekerja yang terdapat sumber berbahaya,baik di dlm ruangan maupun di luar ruangan
Tujuan dan Sasaran K3
Tujuan adanya k3 yaitu melindungi pekerja dan pengusaha dari hal yang tidak di inginkan,seperti kecelakaan atau bahkan kematian
Sasaran k3 :
1.Bagi pengusaha
-untuk mengurangi biaya pengeluaran
2.Bagi pekerja
-untuk melindungi diri sendiri dari kecelakaan
Definisi Kedisiplinan
Kedisiplinan yaitu suatu tindakan seseorang bertujuan untuk mengatur diri agar tepat waktu pada suatu pekerjaan
Definisi Kerapian
Kerapian yaitu suatu perilaku seseorang agar selalu tetap rapi sesuai dengan tata tertib yang berlaku
Kesimpulan
K3 adalah suatu program yang dibuat pemerintah yang ditujukan bagi pekerja dan pengusaha dalam rangka mengupayakan pencegahan timbulnya kecelakaan-kecelakaan kerja.
Pengertian P3K
P3K singkatan dari Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan adalah tindakan atau bantuan yang diberikan kepada korban yang mengalami cedera sakit yang tiba-tiba sebelum bantuan medis atau orang yang kompeten dalam memberikan bantuan datang ke tempat kerjadian.
Bantuan tersebut dapatdilakukan oleh orang yang ada di dekat tempat kejadian (atau oleh korban yang tidak terlalu parah) dengan menggunakan alat medis yang sederhana atau tidak menggunakan alat medis sama sekali.
Kata Penolong Pertama” biasanya diberikan kepada orang yang sudah menyelesaikan pelatihan formal yang diberikan baik secara teori maupun praktek dan menyelesaikan ujian yang diawasi secara profesional.
Dalam perusahaan atau organisasi, seorang penolong pertama (first aider) harus dilatih dan dinyatakan kompeten. Adapun tingkat kompetensi seorang penolong pertama dapat berbeda seperti Level 1 dan Level 2. Setelah mendapatkan pelatihan dan dinyatakan lulus ujian, penolong pertama tersebut menerima kartu penolong pertama yang masing-masing memiliki masa berlaku yang berbeda tergantung level pelatihan yang diikuti.
Jika penolong pertama tersebut mengikuti pelatihan level 1 maka kartu yang ia miliki akan berlaku selama 1 tahun. Begitu juga pelatihan level 2 yang berlaku 2 tahun. Jika masa berlaku kartu telah habis, maka ia diwajbkan untuk melakukan pelatihan penyegaran guna memnyegarkan kembali kemampuannya sebagai penolong pertama dan memperpanjang masa kadaluarsa kartu.
Tujuan dari pelatihan pertolongan pertama ini adalah meningkatkan kemampuan keterampilan sehingga bantuan hidup dasar dapat diberikan kepada korban trauma akut atau kasus gawat darurat medis sampai bantaun yang tepat diperoleh.
Ketentuan Hukum dan Asuransi Kesehatan Kerja
Posted on August 22, 2010
Undang-undang kesehatan kerja telah menjadi perhatian pemerintah sejak berdirinya negara Republik Indonesia. Pemerintah merasa perlu memmuskan suatu kebijakan umum yang mengatur kesejahteraan pekerja dengan mengeluarkan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi kesejaliteraan pekerja.
Di antara beberapa undang-undang yang pernah dibuat adalah:
A. Undang-undang Kerja (1948-1951), walaupun tidak untuk seluruh pasalnya, dengan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1951 mengatur tentang jam kerja, cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti haid bagi pekerja wanita, peraturan tentang kerja bagi anak. orang muda, wanita, persyaratan tempat kerja, dan lain-lain.
B. Undang-undang Kecelakaan diumumkan tahun 1947, dinyatakan berlaku tahun 1951. Undang-undang kecelakaan ini disebut juga Undang-undang Kompensasi Pekerja (Workmen Compensation Law) mengatur tentang penggantian kerugian kepada buruh yang mendapat kecelakaan atau penyakit akibat kerja.
Beberapa pasal yang patut diketahui antara lain adalah:
1. Di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, majikan berkewajiban membayar ganti rugi kepada buruh yang mendapat kecelakaan berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan itu.
2. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja dipandang sebagai kecelakaan.
3. Jikalau buruh meninggal dunia akibat kecelakaan yang demikian itu, kewajiban membayar kerugian itu berlaku terhadap keluarga yang ditinggalkannya.
4. Dan seterusnya.
C. Undang-undang Keselamatan Kerja tahun 1970, Undang-undang ini berisi ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik, dan teknologi dalam rangka pembinaan norma keselamatan kerja.
Dalam Undang-undang Keselamatan kerja ini diatur tentang keselamatan kerja di segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara dalam wilayah hukum Indonesia.
Dalam Undang-undang Keselamatan Kerja ini juga dicantumkan hak dan kewajiban tenaga kerja, yaitu:
1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja.
2. Memakai alat perlindungan dirinya yang diwajibkan.
3. Memenuhi dan menaati semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.
4. Meminta kepada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.
5. Menyatakan keberatan kerja pada pckedaan dengan syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan did yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.
D. Ketentuan hukum mengenai kesehatan kerja juga terdapat dalam UU Kesehatan.
Pasal 23 Undang-undang Kesehatan ini menyatakan:
1. Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.
2. Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja.
3. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja
4. Ketentuan mengenai kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pada pasal ini diatur agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya untuk memperoleh produktivitas kerja yang optimal.
Diingatkan dalam pasal ini bahwa kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat-syarat kesehatan. Dengan demikian, upaya kesehatan kerja pada hakikatnya merupakan penyerasian kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja.
Pelayanan kesehatan kerja adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan jaminan sosial tenaga kerja dan mencakup upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
Syarat kesehatan kerja meliputi persyaratan kesehatan pekerja baik fisik maupun psikis sesuai dengan jenis pekerjaannya, persyaratan bahan baku, peralatan, dan proses kerja serta persyaratan tempat atau lingkungan kerja. Yang dimaksud dengan tempat kerja di sini adalah tempat kerja yang terbuka atau tertutup, bergerak atau tidak bergerak yang dipergunakan untuk memproduksi barang atau jasa oleh satu atau beberapa orang pekerja.
Dalam pasal ini ditegaskan bahwa yang wajib menyelenggarakan kesehatan kerja adalah tempat yang mempunyai risiko bahaya kesehatan atau mudah terjangkit penyakit atau yang mempunyai karyawan lebih dari 10 orang.
Sanksi hukum bagi yang melanggar ketentuan tentang kesehatan kerja, diatur dalam pasal yang sama dengan sanksi hukum pada pelanggaran kesehatan lingkungan.
UU Kesehatan pasal 94 berbunyi:
“Barang siapa yang menyelenggarakan tempat kerja yang tidak memenuhi ketentuan dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan atau pidana denda paling banyak lima betas juta”.
Asuransi Tenaga Kerja
Membicarakan aspek hukum tentang kesehatan kerja pada masa kini harus diketahui pula tentang program Asuransi Tenaga Kerja (Astek). Program ini sangat penting untuk tenaga kerja yang bukan pegawai negeri sipil dan anggota ABRI.
Program ini dilaksanakan berdasarkan pengalaman banyaknya korban yang terjadi akibat kecelakaan kerja yang mendatangkan kerugian bark jasmani maupun rohani. Karena itu, pemerintah membuat satu jaminan sosial bagi pekerja yang dapat kecelakaan pada waktu melakukan pckcrjaan di suatu perusahaan.
Jaminan sosial ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi yang menimpa peketja. Ketentuan pokok mengenai jaminan sosial ini diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 1969. Salah satu dari jaminan ini adalah program Astek. Menunit Peraturan Pemerintah RI No. 33 tahun 1977 tentang Astek, programnya adalah berupa Asuransi Kecelakaan Kerja, Asuransi Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kematian.
Dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwa setiap perusahaan wajib menyelenggarakan program Astek. Dengan demikian, program ini akan memberikan jaminan terhadap kecelakaan, penyakit atau kematian yang timbul dan dengan hubungan kerja.
Ditulis Oleh Agus Sudirman Pada Senin, 31 Agustus 2009 | 8/31/2009 02:30:00 PM
Jaman sekarang banyak sekali tempat kerja berbahaya.Sehingga sering terjadi kecelakaan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan :
1.Takdir
2.Kondisi tempat kerja
3.Tindakan berbahaya yang dilakukan pekerja
Sehingga diperlukan adanya suatu program yang bertujuan untuk melindungi pekerja maupun pengusaha yang di sebut dengan K3
Definisi K3 dan Tempat Kerja
K3 adalah suatu program yang dibuat pemerintah yang di tujukan bagi pekerja maupun pengusaha dalam rangka mengupayakan pencegahan timbulnya kecelakaan kerja.
K3 diatur dalam UU No.1 tahun 1970.Sehingga bagi siapapun yang melanggar akan mendapatkan sanksi tertentu.
Tempat kerja ialah tempat seeorang bekerja yang terdapat sumber berbahaya,baik di dlm ruangan maupun di luar ruangan
Tujuan dan Sasaran K3
Tujuan adanya k3 yaitu melindungi pekerja dan pengusaha dari hal yang tidak di inginkan,seperti kecelakaan atau bahkan kematian
Sasaran k3 :
1.Bagi pengusaha
-untuk mengurangi biaya pengeluaran
2.Bagi pekerja
-untuk melindungi diri sendiri dari kecelakaan
Definisi Kedisiplinan
Kedisiplinan yaitu suatu tindakan seseorang bertujuan untuk mengatur diri agar tepat waktu pada suatu pekerjaan
Definisi Kerapian
Kerapian yaitu suatu perilaku seseorang agar selalu tetap rapi sesuai dengan tata tertib yang berlaku
Kesimpulan
K3 adalah suatu program yang dibuat pemerintah yang ditujukan bagi pekerja dan pengusaha dalam rangka mengupayakan pencegahan timbulnya kecelakaan-kecelakaan kerja.
Pengertian P3K
P3K singkatan dari Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan adalah tindakan atau bantuan yang diberikan kepada korban yang mengalami cedera sakit yang tiba-tiba sebelum bantuan medis atau orang yang kompeten dalam memberikan bantuan datang ke tempat kerjadian.
Bantuan tersebut dapatdilakukan oleh orang yang ada di dekat tempat kejadian (atau oleh korban yang tidak terlalu parah) dengan menggunakan alat medis yang sederhana atau tidak menggunakan alat medis sama sekali.
Kata Penolong Pertama” biasanya diberikan kepada orang yang sudah menyelesaikan pelatihan formal yang diberikan baik secara teori maupun praktek dan menyelesaikan ujian yang diawasi secara profesional.
Dalam perusahaan atau organisasi, seorang penolong pertama (first aider) harus dilatih dan dinyatakan kompeten. Adapun tingkat kompetensi seorang penolong pertama dapat berbeda seperti Level 1 dan Level 2. Setelah mendapatkan pelatihan dan dinyatakan lulus ujian, penolong pertama tersebut menerima kartu penolong pertama yang masing-masing memiliki masa berlaku yang berbeda tergantung level pelatihan yang diikuti.
Jika penolong pertama tersebut mengikuti pelatihan level 1 maka kartu yang ia miliki akan berlaku selama 1 tahun. Begitu juga pelatihan level 2 yang berlaku 2 tahun. Jika masa berlaku kartu telah habis, maka ia diwajbkan untuk melakukan pelatihan penyegaran guna memnyegarkan kembali kemampuannya sebagai penolong pertama dan memperpanjang masa kadaluarsa kartu.
Tujuan dari pelatihan pertolongan pertama ini adalah meningkatkan kemampuan keterampilan sehingga bantuan hidup dasar dapat diberikan kepada korban trauma akut atau kasus gawat darurat medis sampai bantaun yang tepat diperoleh.
Ketentuan Hukum dan Asuransi Kesehatan Kerja
Posted on August 22, 2010
Undang-undang kesehatan kerja telah menjadi perhatian pemerintah sejak berdirinya negara Republik Indonesia. Pemerintah merasa perlu memmuskan suatu kebijakan umum yang mengatur kesejahteraan pekerja dengan mengeluarkan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi kesejaliteraan pekerja.
Di antara beberapa undang-undang yang pernah dibuat adalah:
A. Undang-undang Kerja (1948-1951), walaupun tidak untuk seluruh pasalnya, dengan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1951 mengatur tentang jam kerja, cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti haid bagi pekerja wanita, peraturan tentang kerja bagi anak. orang muda, wanita, persyaratan tempat kerja, dan lain-lain.
B. Undang-undang Kecelakaan diumumkan tahun 1947, dinyatakan berlaku tahun 1951. Undang-undang kecelakaan ini disebut juga Undang-undang Kompensasi Pekerja (Workmen Compensation Law) mengatur tentang penggantian kerugian kepada buruh yang mendapat kecelakaan atau penyakit akibat kerja.
Beberapa pasal yang patut diketahui antara lain adalah:
1. Di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, majikan berkewajiban membayar ganti rugi kepada buruh yang mendapat kecelakaan berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan itu.
2. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja dipandang sebagai kecelakaan.
3. Jikalau buruh meninggal dunia akibat kecelakaan yang demikian itu, kewajiban membayar kerugian itu berlaku terhadap keluarga yang ditinggalkannya.
4. Dan seterusnya.
C. Undang-undang Keselamatan Kerja tahun 1970, Undang-undang ini berisi ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik, dan teknologi dalam rangka pembinaan norma keselamatan kerja.
Dalam Undang-undang Keselamatan kerja ini diatur tentang keselamatan kerja di segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara dalam wilayah hukum Indonesia.
Dalam Undang-undang Keselamatan Kerja ini juga dicantumkan hak dan kewajiban tenaga kerja, yaitu:
1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja.
2. Memakai alat perlindungan dirinya yang diwajibkan.
3. Memenuhi dan menaati semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.
4. Meminta kepada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.
5. Menyatakan keberatan kerja pada pckedaan dengan syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan did yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.
D. Ketentuan hukum mengenai kesehatan kerja juga terdapat dalam UU Kesehatan.
Pasal 23 Undang-undang Kesehatan ini menyatakan:
1. Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.
2. Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja.
3. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja
4. Ketentuan mengenai kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pada pasal ini diatur agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya untuk memperoleh produktivitas kerja yang optimal.
Diingatkan dalam pasal ini bahwa kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat-syarat kesehatan. Dengan demikian, upaya kesehatan kerja pada hakikatnya merupakan penyerasian kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja.
Pelayanan kesehatan kerja adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan jaminan sosial tenaga kerja dan mencakup upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
Syarat kesehatan kerja meliputi persyaratan kesehatan pekerja baik fisik maupun psikis sesuai dengan jenis pekerjaannya, persyaratan bahan baku, peralatan, dan proses kerja serta persyaratan tempat atau lingkungan kerja. Yang dimaksud dengan tempat kerja di sini adalah tempat kerja yang terbuka atau tertutup, bergerak atau tidak bergerak yang dipergunakan untuk memproduksi barang atau jasa oleh satu atau beberapa orang pekerja.
Dalam pasal ini ditegaskan bahwa yang wajib menyelenggarakan kesehatan kerja adalah tempat yang mempunyai risiko bahaya kesehatan atau mudah terjangkit penyakit atau yang mempunyai karyawan lebih dari 10 orang.
Sanksi hukum bagi yang melanggar ketentuan tentang kesehatan kerja, diatur dalam pasal yang sama dengan sanksi hukum pada pelanggaran kesehatan lingkungan.
UU Kesehatan pasal 94 berbunyi:
“Barang siapa yang menyelenggarakan tempat kerja yang tidak memenuhi ketentuan dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan atau pidana denda paling banyak lima betas juta”.
Asuransi Tenaga Kerja
Membicarakan aspek hukum tentang kesehatan kerja pada masa kini harus diketahui pula tentang program Asuransi Tenaga Kerja (Astek). Program ini sangat penting untuk tenaga kerja yang bukan pegawai negeri sipil dan anggota ABRI.
Program ini dilaksanakan berdasarkan pengalaman banyaknya korban yang terjadi akibat kecelakaan kerja yang mendatangkan kerugian bark jasmani maupun rohani. Karena itu, pemerintah membuat satu jaminan sosial bagi pekerja yang dapat kecelakaan pada waktu melakukan pckcrjaan di suatu perusahaan.
Jaminan sosial ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi yang menimpa peketja. Ketentuan pokok mengenai jaminan sosial ini diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 1969. Salah satu dari jaminan ini adalah program Astek. Menunit Peraturan Pemerintah RI No. 33 tahun 1977 tentang Astek, programnya adalah berupa Asuransi Kecelakaan Kerja, Asuransi Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kematian.
Dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwa setiap perusahaan wajib menyelenggarakan program Astek. Dengan demikian, program ini akan memberikan jaminan terhadap kecelakaan, penyakit atau kematian yang timbul dan dengan hubungan kerja.
ARTIKEL K3
Ditulis Oleh Agus Sudirman Pada Senin, 31 Agustus 2009 | 8/31/2009 02:30:00 PM
Jaman sekarang banyak sekali tempat kerja berbahaya.Sehingga sering terjadi kecelakaan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan :
1.Takdir
2.Kondisi tempat kerja
3.Tindakan berbahaya yang dilakukan pekerja
Sehingga diperlukan adanya suatu program yang bertujuan untuk melindungi pekerja maupun pengusaha yang di sebut dengan K3
Definisi K3 dan Tempat Kerja
K3 adalah suatu program yang dibuat pemerintah yang di tujukan bagi pekerja maupun pengusaha dalam rangka mengupayakan pencegahan timbulnya kecelakaan kerja.
K3 diatur dalam UU No.1 tahun 1970.Sehingga bagi siapapun yang melanggar akan mendapatkan sanksi tertentu.
Tempat kerja ialah tempat seeorang bekerja yang terdapat sumber berbahaya,baik di dlm ruangan maupun di luar ruangan
Tujuan dan Sasaran K3
Tujuan adanya k3 yaitu melindungi pekerja dan pengusaha dari hal yang tidak di inginkan,seperti kecelakaan atau bahkan kematian
Sasaran k3 :
1.Bagi pengusaha
-untuk mengurangi biaya pengeluaran
2.Bagi pekerja
-untuk melindungi diri sendiri dari kecelakaan
Definisi Kedisiplinan
Kedisiplinan yaitu suatu tindakan seseorang bertujuan untuk mengatur diri agar tepat waktu pada suatu pekerjaan
Definisi Kerapian
Kerapian yaitu suatu perilaku seseorang agar selalu tetap rapi sesuai dengan tata tertib yang berlaku
Kesimpulan
K3 adalah suatu program yang dibuat pemerintah yang ditujukan bagi pekerja dan pengusaha dalam rangka mengupayakan pencegahan timbulnya kecelakaan-kecelakaan kerja.
Pengertian P3K
P3K singkatan dari Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan adalah tindakan atau bantuan yang diberikan kepada korban yang mengalami cedera sakit yang tiba-tiba sebelum bantuan medis atau orang yang kompeten dalam memberikan bantuan datang ke tempat kerjadian.
Bantuan tersebut dapatdilakukan oleh orang yang ada di dekat tempat kejadian (atau oleh korban yang tidak terlalu parah) dengan menggunakan alat medis yang sederhana atau tidak menggunakan alat medis sama sekali.
Kata Penolong Pertama” biasanya diberikan kepada orang yang sudah menyelesaikan pelatihan formal yang diberikan baik secara teori maupun praktek dan menyelesaikan ujian yang diawasi secara profesional.
Dalam perusahaan atau organisasi, seorang penolong pertama (first aider) harus dilatih dan dinyatakan kompeten. Adapun tingkat kompetensi seorang penolong pertama dapat berbeda seperti Level 1 dan Level 2. Setelah mendapatkan pelatihan dan dinyatakan lulus ujian, penolong pertama tersebut menerima kartu penolong pertama yang masing-masing memiliki masa berlaku yang berbeda tergantung level pelatihan yang diikuti.
Jika penolong pertama tersebut mengikuti pelatihan level 1 maka kartu yang ia miliki akan berlaku selama 1 tahun. Begitu juga pelatihan level 2 yang berlaku 2 tahun. Jika masa berlaku kartu telah habis, maka ia diwajbkan untuk melakukan pelatihan penyegaran guna memnyegarkan kembali kemampuannya sebagai penolong pertama dan memperpanjang masa kadaluarsa kartu.
Tujuan dari pelatihan pertolongan pertama ini adalah meningkatkan kemampuan keterampilan sehingga bantuan hidup dasar dapat diberikan kepada korban trauma akut atau kasus gawat darurat medis sampai bantaun yang tepat diperoleh.
Ketentuan Hukum dan Asuransi Kesehatan Kerja
Posted on August 22, 2010
Undang-undang kesehatan kerja telah menjadi perhatian pemerintah sejak berdirinya negara Republik Indonesia. Pemerintah merasa perlu memmuskan suatu kebijakan umum yang mengatur kesejahteraan pekerja dengan mengeluarkan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi kesejaliteraan pekerja.
Di antara beberapa undang-undang yang pernah dibuat adalah:
A. Undang-undang Kerja (1948-1951), walaupun tidak untuk seluruh pasalnya, dengan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1951 mengatur tentang jam kerja, cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti haid bagi pekerja wanita, peraturan tentang kerja bagi anak. orang muda, wanita, persyaratan tempat kerja, dan lain-lain.
B. Undang-undang Kecelakaan diumumkan tahun 1947, dinyatakan berlaku tahun 1951. Undang-undang kecelakaan ini disebut juga Undang-undang Kompensasi Pekerja (Workmen Compensation Law) mengatur tentang penggantian kerugian kepada buruh yang mendapat kecelakaan atau penyakit akibat kerja.
Beberapa pasal yang patut diketahui antara lain adalah:
1. Di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, majikan berkewajiban membayar ganti rugi kepada buruh yang mendapat kecelakaan berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan itu.
2. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja dipandang sebagai kecelakaan.
3. Jikalau buruh meninggal dunia akibat kecelakaan yang demikian itu, kewajiban membayar kerugian itu berlaku terhadap keluarga yang ditinggalkannya.
4. Dan seterusnya.
C. Undang-undang Keselamatan Kerja tahun 1970, Undang-undang ini berisi ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik, dan teknologi dalam rangka pembinaan norma keselamatan kerja.
Dalam Undang-undang Keselamatan kerja ini diatur tentang keselamatan kerja di segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara dalam wilayah hukum Indonesia.
Dalam Undang-undang Keselamatan Kerja ini juga dicantumkan hak dan kewajiban tenaga kerja, yaitu:
1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja.
2. Memakai alat perlindungan dirinya yang diwajibkan.
3. Memenuhi dan menaati semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.
4. Meminta kepada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.
5. Menyatakan keberatan kerja pada pckedaan dengan syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan did yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.
D. Ketentuan hukum mengenai kesehatan kerja juga terdapat dalam UU Kesehatan.
Pasal 23 Undang-undang Kesehatan ini menyatakan:
1. Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.
2. Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja.
3. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja
4. Ketentuan mengenai kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pada pasal ini diatur agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya untuk memperoleh produktivitas kerja yang optimal.
Diingatkan dalam pasal ini bahwa kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat-syarat kesehatan. Dengan demikian, upaya kesehatan kerja pada hakikatnya merupakan penyerasian kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja.
Pelayanan kesehatan kerja adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan jaminan sosial tenaga kerja dan mencakup upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
Syarat kesehatan kerja meliputi persyaratan kesehatan pekerja baik fisik maupun psikis sesuai dengan jenis pekerjaannya, persyaratan bahan baku, peralatan, dan proses kerja serta persyaratan tempat atau lingkungan kerja. Yang dimaksud dengan tempat kerja di sini adalah tempat kerja yang terbuka atau tertutup, bergerak atau tidak bergerak yang dipergunakan untuk memproduksi barang atau jasa oleh satu atau beberapa orang pekerja.
Dalam pasal ini ditegaskan bahwa yang wajib menyelenggarakan kesehatan kerja adalah tempat yang mempunyai risiko bahaya kesehatan atau mudah terjangkit penyakit atau yang mempunyai karyawan lebih dari 10 orang.
Sanksi hukum bagi yang melanggar ketentuan tentang kesehatan kerja, diatur dalam pasal yang sama dengan sanksi hukum pada pelanggaran kesehatan lingkungan.
UU Kesehatan pasal 94 berbunyi:
“Barang siapa yang menyelenggarakan tempat kerja yang tidak memenuhi ketentuan dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan atau pidana denda paling banyak lima betas juta”.
Asuransi Tenaga Kerja
Membicarakan aspek hukum tentang kesehatan kerja pada masa kini harus diketahui pula tentang program Asuransi Tenaga Kerja (Astek). Program ini sangat penting untuk tenaga kerja yang bukan pegawai negeri sipil dan anggota ABRI.
Program ini dilaksanakan berdasarkan pengalaman banyaknya korban yang terjadi akibat kecelakaan kerja yang mendatangkan kerugian bark jasmani maupun rohani. Karena itu, pemerintah membuat satu jaminan sosial bagi pekerja yang dapat kecelakaan pada waktu melakukan pckcrjaan di suatu perusahaan.
Jaminan sosial ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi yang menimpa peketja. Ketentuan pokok mengenai jaminan sosial ini diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 1969. Salah satu dari jaminan ini adalah program Astek. Menunit Peraturan Pemerintah RI No. 33 tahun 1977 tentang Astek, programnya adalah berupa Asuransi Kecelakaan Kerja, Asuransi Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kematian.
Dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwa setiap perusahaan wajib menyelenggarakan program Astek. Dengan demikian, program ini akan memberikan jaminan terhadap kecelakaan, penyakit atau kematian yang timbul dan dengan hubungan kerja.
Ditulis Oleh Agus Sudirman Pada Senin, 31 Agustus 2009 | 8/31/2009 02:30:00 PM
Jaman sekarang banyak sekali tempat kerja berbahaya.Sehingga sering terjadi kecelakaan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan :
1.Takdir
2.Kondisi tempat kerja
3.Tindakan berbahaya yang dilakukan pekerja
Sehingga diperlukan adanya suatu program yang bertujuan untuk melindungi pekerja maupun pengusaha yang di sebut dengan K3
Definisi K3 dan Tempat Kerja
K3 adalah suatu program yang dibuat pemerintah yang di tujukan bagi pekerja maupun pengusaha dalam rangka mengupayakan pencegahan timbulnya kecelakaan kerja.
K3 diatur dalam UU No.1 tahun 1970.Sehingga bagi siapapun yang melanggar akan mendapatkan sanksi tertentu.
Tempat kerja ialah tempat seeorang bekerja yang terdapat sumber berbahaya,baik di dlm ruangan maupun di luar ruangan
Tujuan dan Sasaran K3
Tujuan adanya k3 yaitu melindungi pekerja dan pengusaha dari hal yang tidak di inginkan,seperti kecelakaan atau bahkan kematian
Sasaran k3 :
1.Bagi pengusaha
-untuk mengurangi biaya pengeluaran
2.Bagi pekerja
-untuk melindungi diri sendiri dari kecelakaan
Definisi Kedisiplinan
Kedisiplinan yaitu suatu tindakan seseorang bertujuan untuk mengatur diri agar tepat waktu pada suatu pekerjaan
Definisi Kerapian
Kerapian yaitu suatu perilaku seseorang agar selalu tetap rapi sesuai dengan tata tertib yang berlaku
Kesimpulan
K3 adalah suatu program yang dibuat pemerintah yang ditujukan bagi pekerja dan pengusaha dalam rangka mengupayakan pencegahan timbulnya kecelakaan-kecelakaan kerja.
Pengertian P3K
P3K singkatan dari Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan adalah tindakan atau bantuan yang diberikan kepada korban yang mengalami cedera sakit yang tiba-tiba sebelum bantuan medis atau orang yang kompeten dalam memberikan bantuan datang ke tempat kerjadian.
Bantuan tersebut dapatdilakukan oleh orang yang ada di dekat tempat kejadian (atau oleh korban yang tidak terlalu parah) dengan menggunakan alat medis yang sederhana atau tidak menggunakan alat medis sama sekali.
Kata Penolong Pertama” biasanya diberikan kepada orang yang sudah menyelesaikan pelatihan formal yang diberikan baik secara teori maupun praktek dan menyelesaikan ujian yang diawasi secara profesional.
Dalam perusahaan atau organisasi, seorang penolong pertama (first aider) harus dilatih dan dinyatakan kompeten. Adapun tingkat kompetensi seorang penolong pertama dapat berbeda seperti Level 1 dan Level 2. Setelah mendapatkan pelatihan dan dinyatakan lulus ujian, penolong pertama tersebut menerima kartu penolong pertama yang masing-masing memiliki masa berlaku yang berbeda tergantung level pelatihan yang diikuti.
Jika penolong pertama tersebut mengikuti pelatihan level 1 maka kartu yang ia miliki akan berlaku selama 1 tahun. Begitu juga pelatihan level 2 yang berlaku 2 tahun. Jika masa berlaku kartu telah habis, maka ia diwajbkan untuk melakukan pelatihan penyegaran guna memnyegarkan kembali kemampuannya sebagai penolong pertama dan memperpanjang masa kadaluarsa kartu.
Tujuan dari pelatihan pertolongan pertama ini adalah meningkatkan kemampuan keterampilan sehingga bantuan hidup dasar dapat diberikan kepada korban trauma akut atau kasus gawat darurat medis sampai bantaun yang tepat diperoleh.
Ketentuan Hukum dan Asuransi Kesehatan Kerja
Posted on August 22, 2010
Undang-undang kesehatan kerja telah menjadi perhatian pemerintah sejak berdirinya negara Republik Indonesia. Pemerintah merasa perlu memmuskan suatu kebijakan umum yang mengatur kesejahteraan pekerja dengan mengeluarkan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi kesejaliteraan pekerja.
Di antara beberapa undang-undang yang pernah dibuat adalah:
A. Undang-undang Kerja (1948-1951), walaupun tidak untuk seluruh pasalnya, dengan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1951 mengatur tentang jam kerja, cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti haid bagi pekerja wanita, peraturan tentang kerja bagi anak. orang muda, wanita, persyaratan tempat kerja, dan lain-lain.
B. Undang-undang Kecelakaan diumumkan tahun 1947, dinyatakan berlaku tahun 1951. Undang-undang kecelakaan ini disebut juga Undang-undang Kompensasi Pekerja (Workmen Compensation Law) mengatur tentang penggantian kerugian kepada buruh yang mendapat kecelakaan atau penyakit akibat kerja.
Beberapa pasal yang patut diketahui antara lain adalah:
1. Di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, majikan berkewajiban membayar ganti rugi kepada buruh yang mendapat kecelakaan berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan itu.
2. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja dipandang sebagai kecelakaan.
3. Jikalau buruh meninggal dunia akibat kecelakaan yang demikian itu, kewajiban membayar kerugian itu berlaku terhadap keluarga yang ditinggalkannya.
4. Dan seterusnya.
C. Undang-undang Keselamatan Kerja tahun 1970, Undang-undang ini berisi ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik, dan teknologi dalam rangka pembinaan norma keselamatan kerja.
Dalam Undang-undang Keselamatan kerja ini diatur tentang keselamatan kerja di segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara dalam wilayah hukum Indonesia.
Dalam Undang-undang Keselamatan Kerja ini juga dicantumkan hak dan kewajiban tenaga kerja, yaitu:
1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja.
2. Memakai alat perlindungan dirinya yang diwajibkan.
3. Memenuhi dan menaati semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.
4. Meminta kepada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.
5. Menyatakan keberatan kerja pada pckedaan dengan syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan did yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.
D. Ketentuan hukum mengenai kesehatan kerja juga terdapat dalam UU Kesehatan.
Pasal 23 Undang-undang Kesehatan ini menyatakan:
1. Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.
2. Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja.
3. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja
4. Ketentuan mengenai kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pada pasal ini diatur agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya untuk memperoleh produktivitas kerja yang optimal.
Diingatkan dalam pasal ini bahwa kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat-syarat kesehatan. Dengan demikian, upaya kesehatan kerja pada hakikatnya merupakan penyerasian kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja.
Pelayanan kesehatan kerja adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan jaminan sosial tenaga kerja dan mencakup upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
Syarat kesehatan kerja meliputi persyaratan kesehatan pekerja baik fisik maupun psikis sesuai dengan jenis pekerjaannya, persyaratan bahan baku, peralatan, dan proses kerja serta persyaratan tempat atau lingkungan kerja. Yang dimaksud dengan tempat kerja di sini adalah tempat kerja yang terbuka atau tertutup, bergerak atau tidak bergerak yang dipergunakan untuk memproduksi barang atau jasa oleh satu atau beberapa orang pekerja.
Dalam pasal ini ditegaskan bahwa yang wajib menyelenggarakan kesehatan kerja adalah tempat yang mempunyai risiko bahaya kesehatan atau mudah terjangkit penyakit atau yang mempunyai karyawan lebih dari 10 orang.
Sanksi hukum bagi yang melanggar ketentuan tentang kesehatan kerja, diatur dalam pasal yang sama dengan sanksi hukum pada pelanggaran kesehatan lingkungan.
UU Kesehatan pasal 94 berbunyi:
“Barang siapa yang menyelenggarakan tempat kerja yang tidak memenuhi ketentuan dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan atau pidana denda paling banyak lima betas juta”.
Asuransi Tenaga Kerja
Membicarakan aspek hukum tentang kesehatan kerja pada masa kini harus diketahui pula tentang program Asuransi Tenaga Kerja (Astek). Program ini sangat penting untuk tenaga kerja yang bukan pegawai negeri sipil dan anggota ABRI.
Program ini dilaksanakan berdasarkan pengalaman banyaknya korban yang terjadi akibat kecelakaan kerja yang mendatangkan kerugian bark jasmani maupun rohani. Karena itu, pemerintah membuat satu jaminan sosial bagi pekerja yang dapat kecelakaan pada waktu melakukan pckcrjaan di suatu perusahaan.
Jaminan sosial ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi yang menimpa peketja. Ketentuan pokok mengenai jaminan sosial ini diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 1969. Salah satu dari jaminan ini adalah program Astek. Menunit Peraturan Pemerintah RI No. 33 tahun 1977 tentang Astek, programnya adalah berupa Asuransi Kecelakaan Kerja, Asuransi Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kematian.
Dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwa setiap perusahaan wajib menyelenggarakan program Astek. Dengan demikian, program ini akan memberikan jaminan terhadap kecelakaan, penyakit atau kematian yang timbul dan dengan hubungan kerja.
Langganan:
Postingan (Atom)